Kasatpol PP Ternate Curhat di Medsos Dianggap Rekayasa Ungkap Jasa Prostitusi

Fhandy Mahmud Thumina Kasatpol PP Maluku Utara

Fhandy Mahmud, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (KaSatpol PP) Kota Ternate Maluku Utara, diguncang prahara.

Diakibatkan, dirinya dituduh melakukan rekayasa kasus saat mengungkap bisnis Jasa Prostitusi kelas kakap di daerah itu.

Seperti diberitakan sebelumnya yang telah kami rangkum dalam Anggota DPRD, tertulis mengenai operasi tersebut telah mengamankan tiga orang, mereka yaitu Irwan alias Kaka (25) yang berprofesi sebagai mucikari Jasa Prostitusi, YN (26) dan SL (26) berprofesi sebagai PSK. Saat diinterogasi petugas, mereka mengungkapkan fakta yang mengagetkan banyak pihak.

Pasalnya, dari percakapan via seluler sang mucikari, ternyata oknum Anggota DPRD Maluku Utara serta oknum perwira polisi ada dalam daftar langganan.

Selain itu, dua PSK mengaku sebagai mahasiswi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Ternate. Kendati telah berhasil mencegah terjadinya transaksi prostitusi yang lebih besar.

Razia yang dilakukan Kasatpol PP secara diam – diam saat Sabtu minggu lalu (14/5) itu, justru dipertanyakan.

Dekan Fakultas Hukum Unkhair Ternate, Syawal Abdulajid kepada Wartawan Jumat (19/5) mempertanyakan sikap Satpol PP dalam razia tersebut.

Menurut Syawal, jika razia yang dilakukan selama ini sudah menjadi hal yang biasa karena itu sudah menjadi program dari pemerintah, namun jika razia yang dilakukan dengan setingan untuk menjebak orang itu yang tidak di inginkan.

Namun, pernyataan Syawal Abdulajid kepada Media, langsung di klarifikasi oleh Kasatpol PP Ternate. Sedikit berbeda, kali ini, Media sosial menjadi sarana KasatPol PP Ternate untuk meluruskan tudingan miring tersebut.

Lewat akun Facebook, Fhandy Mahmud Thumina, dia menjelaskan secara detail bagaimana operasi itu terjadi dan dasar hukum dalam razia tersebut.

Berikut ini, komentar Kasatpol PP Ternate yang dipantau DelikNewsDotCom, Sabtu (21/5) dan ColokSilangDotCom, Minggu (4/12) via akun Facebook.

“Ass. Wr. Wb. Tabea for basudara semuanya. Mohon maaf atas segalanya bilamana dlm penjelasan ada yg kurang berkenan, saya rasa penting sedikit memberikan pandangan terkait pemberitaan yg menurut saya melemahkan saya, bukan bermaksud menggurui basudara semuanya, saya menegaskan saya melaksanakan tugas sdh sesuai dengan kewewenang Satpol PP telah yg di atur di PP No. 6 Th 2010 tentang Satuan polisi Pamong Praja bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang: melakukan tindakan & penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan & tindakan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Terima kasih atas kritikan dan saya berharap kritikannya membangun bukan memojokan, ini sdh sesuai prosedur yg mana adalah merupakan tugas satpol pp sebagai aparatur penegakan perda atau perkada, jelas2 sdh diatur dan saya menjalankan itu, bagian mana yg direkayasa dan razia bagaimana yg memilih2, saya tak memilih siapa yg akan dirazia, kejahatan didepan mata apakah saya harus terdiam ketika diajak ditawarkan oleh mereka para mucikari penyedia Jasa Prostitusi yg menjual barang dagangan, saya bukanlah seorang aparatur yg apatis. Saya digaji dan jabatan yg melekat saat ini jelas sebagai penegak perda/perkada ini merupakan satu kejahatan ketika seseorang mulai menawarkan brg dagangan ya mn tdk dipolerbolehkan di republik ini. Sehingga saya mencoba mengembangkan dengan cara menerima tawaran sang mucikari Jasa Prostitusi dengan tujuan saya hanyalah menertibkan sang mucikari nakal yg mana yg bersangkutan secara terang2gan merusak generasi muda dikota ternate.

Bila ada target yah akan kami jalankan, kalau menunggu perencanaan operasi dipastikan tdk mendapatkan apa2 alias nol & terkait pentingnya keterlibatan pihak terkait lain nya selalu dilakukan kami selalu berkordinasi sebelum dan sesudah melakukan giat. Jadi pada dasarnya sebagai pimpinan satuan haruslah melakukan atau mencoba merubah cara baru dlm operasi untuk mendapatkan target tupoksi sdh kami laksanakan sesuai SOP perda no 7 terkait Prostitusi sudah kami ditegakan. salam praja wibawa. Wasallamu Allaikum. Wr. Wb”.

Sumber: DelikNewsDotCom, Elias Mahruf.

 

Wahda Zainal Ilham Buka Suara Terkait Jasa Prostitusi

Wahda Zainal Ilham Dan KaSatpol PP Maluku Utara

Wahda Zainal Ilham yang merupakan salah seorang Politisi Partai Gerindra, atau bisa disebut WZI, akhirnya buka suara terkait Prostitusi Online yang dikendalikan Irwan Mahmud alias Kaka (25) Waria warga Morotai, Maluku Utara.

Wahda membantah tuduhan keterlibatannya terkait Pengguna Jasa Prostitusi dari Kaka kepada wartawan di Ternate, Rabu (18/5).

Melainkan dirinya menegaskan telah menjadi korban dari keisengan mucikari Jasa Prostitusi yang dalam kontak BBM bernama Ayu.

Selain itu, Wahda juga mengaku, dirinya tidak pernah kenal mucikari bernama Kaka, dan tidak pernah bertemu orang tersebut dalam kesempatan apapun.

“Saya belum bertemu dan memberikan tawaran dengan perempuan yang ada di BBM. saya juga tidak kenal sang mucikari Irwan alias Kaka itu, pasalnya hanya berteman di bbm, belum sempat ketemu, si mucikari ini terus PING untuk memberikan tawaran, namun saya tidak merespon PING via BBM yang dilakukan oleh mucikari Jasa Prostitusi itu” Kata Wahda, dalam klarifikasinya kepada Wartawan.

Menurut, Ketua Komisi I DPRD Malut Ini, dirinnya hanya sebatas bbm saja, tidak ada tawar menawar menerima orderan bahkan sama sekali tidak merespon hal tersebut, sehingga dirinya merasa bahwa dalam persoalan ini dia telah menjadi korban dari orang-orang yang berkeinginan untuk menjatuhkan dirinya.

“Saya melihat persoalan itu desakan dari orang-orang tertentu yang sengaja memfitnah saya sehingga saya bisa dijatuhkan dari jabatan saya sebagai anggota partai serta anggota DPRD” Kata Wahda.

BACA JUGA : Skandal Prostitusi, Gerindra Malut Bisa PAW WZI dari DPRD

Mengenai rencana mempolisikan Wartawan lantaran mempublikasi pemberitaan dirinya, Wahda menegaskan tidak lagi melakukan proses kepada para wartawan dibeberapa media yang menuliskan pemberitaan tersebut karena menurutnya persoalan proses memproses itu sangat lelah sehingga tidak lagi melakukan proses hukum kepada wartawan. Tegasnya.

Sebelumnya diberitakan yang juga telah kami rangkum dalam artikel tentang Jasa Prostitusi Online, Irwan Mahmud alias kaka (25) Warga Morotai, yang berprofesi sebagai mucikari, ditangkap bersama dua wanita yakni YN (26) dan SL (26) di salah satu Losmen kawasan Tanah Tinggi, Ternate, pada Sabtu (14/5) lalu.

Penangkapan tersebut, berkat aksi penjebakan oleh Kasatpol PP Ternate, Fhandy Mahmud, yang via BBM meminta mucikari menyediakan empat wanita.

Setelah terjadi kesepakatan, mereka janjian untuk bertemu di losmen, namun mucikari hanya membawakan dua wanita.

Mereka kemudian digrebek oleh Anggota Satpol PP dikamar nomor 10 dan kamar nomor 11. Salah satu wanita yang dibawa ke Kantor Satpol PP mengaku seorang mahasiswi universitas Negeri di Ternate, dan mucikari mengaku anak seorang Pejabat Pemkab Morotai.

Dari hasil interogasi, terkuak, pengguna jasa Irwan ada dari kalangan Pejabat Maluku Utara, Pemkab Morotai hingga Perwira Polisi. Irwan mengaku, tarif yang dikenakan Rp500 ribu hingga Rp800 ribu per satu kali kencan.

Saat ini, menurut informasi, dua wanita juga Irwan telah diserahkan Satpol PP ke Polres Ternate untuk ditindak lebih jauh mengenai Jasa Prostitusi Online yang terungkap ini.

Sumber: Elias Mahruf, DelikNewsDotCom.

Sekiranya kamu mau pantau kelanjutan beritanya, silahkan baca dalam Informasi Terbaru.

 

Anggota DPRD Malut Boking Mahasiswi Pakai Jasa Prostitusi Online Waria

Jasa Prostitusi Online

Jasa Prostitusi sedari awal tahun 2016 ini memang tumbuh jauh lebih subur dari sebelumnya. Bahkan sudah semakin merebak Jasa Prostitusi baik Offline ataupun dari Online ke daerah – daerah diseluruh Indonesia.

Maka dari itu, kesadaran perlahan pun mulai timbul akibat aktifitas Jasa Prostitusi mulai meresahkan semua kalangan.

Baru – baru ini tepatnya Sabtu, 14 Mei 2016, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Ternate membongkar prostitusi online dikalangan Mahasiswi di Ternate, Maluku Utara yang ternyata dikendalikan oleh seorang Waria.

Berkat Satpol PP Kota Ternate, akhirnya bisnis lendir atau Jasa Prostitusi yang tumbuh subur di Ternate ini terbongkar.

Hal ini dapat terjadi saat Irwan Mahmud (25) Alias Kaka, Waria asal Morotai, yang berprofesi sebagai mucikari penyedia Jasa Prostitusi, ditangkap bersama dua wanita berinisial YN (26) dan SL (26) di Losmen Family lingkungan Tanah Tinggi Ternate.

Tanpa aksi penyamaran yang dilakukan Kasatpol PP, Fhandy, dan anggotanya yang memesan dua wanita tersebut, mungkin penangkapan ini tidak akan berjalan sukses dan lancar.

Dari penuturan Mucikari yang Waria dan dua Mahasiswi, usai diinterogasi oleh petugas Satpol, ternyata diketahui pelanggan mereka mayoritas dari kalangan pejabat luas lingkup Pemprov Maluku Utara, Anggota DPRD dan Pejabat Kabupaten Pulau Morotai.

Beberapa bukti menguatkan penuturan Mucikari yang Waria ini yaitu dari daftar pesanan yang telah direkap oleh sang Mucikari juga pembicaraan Irwan (Mucikari–red) dengan Anggota DPRD Malut serta pejabat Pemkab Pulau Morotai.

Sudah satu tahun belakangan ini, usaha esek – esek sudah dijalani oleh Mucikari atau Penyedia Jasa Prostitusi. Untuk tarif, menurut mucikari, dibanderol seharga Rp500ribu hingga Rp800 ribu per satu kali kencan alias sekali pakai.

Menariknya, seorang anggota DPRD Maluku Utara atau Malut yang berinisial WZI diduga menggunakan Jasa Prostitusi Online yang dikelola Irwan. Hal ini diakui oleh sang Mucikari Waria, yang megaku anggota DPRD inisial WZI, memesan kepadanya lalu meminta mengirim foto dan menanyakan apakah perempuan yang ada difoto ini masih gadis atau sudah Janda.

“Kami lalu bertemu untuk membicarakan lebih lanjut” Sambung, Irwan, mengakui ada bukti percakapan WhatsApp dengan anggota DPRD.

Walau pun begitu, menurut Irwan pesanan Anggota DPRD kepadanya untuk membawakan seorang gadis, masih sebatas percakapan, lantaran dirinya dengan dua anak buahnya sudah lebih dulu tertangkap.

Saat ini, Irwan dan dua wanita telah diserahkan oleh Satpol PP ke Polres Ternate untuk ditindak lebih lanjut.

Anggota DPRD berinisial WZI ini diduga mengarah ke salah satu politisi Partai Gerindra yakni Wahda Zainal Iman. Dikonfirmasi via selulernya, Sabtu (14/5) Wahda mengaku bahwa nomor kontak dari Irwan itu ada pada WhatsApp miliknya, bernama Kaka. Katanya.

Mengenai pernyataan Mucikari (Irwan–red), Wahda, membantah, telah menggunakan Jasa Prostitusi Online yang dikendalikan Irwan untuk memesan gadis tersebut. Jelas Wahda Zainal Iman.

Sumber: DelikNewsDotCom, Elias Mahruf.