FPI Ajukan Praperadilan Setelah Rizieq Shihab Ditetapkan Sebagai Tersangka !

FPI Akan Ajukan Praperadilan Setelah Rizieq Shihab Ditetapkan Sebagai Tersangka

Info Berita Pilkada, Polda Jawa Barat baru saja menaikkan status Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menjadi tersangka terkait kasus dugaan penistaan lambang negara ‎dan pencemaran nama baik.

Polda Jawa Barat menetapkan jadi tersangka Rizieq Shihab dilakukan setelah polisi Gelar Perkara di Mapolda Jabar.

Juru bicara FPI, Slamet Maarif, menanggapi status tersangka Rizieq, pihaknya menyampaikan akan melakukan perlawanan hukum dengan mengajukan gugatan praperadilan.

“Tim bantuan hukum secepatnya akan mengajukan praperadilan,” ujar Slamet ketika dihubungi oleh team Liputan6.com, Selasa (31/1/2017).

Dia memastikan status tersangka terhadap pucuk pimpinan tertingginya tidak akan menggoyang struktur kepengurusan FPI, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Internal tetap solid. Kita segera konsolidasikan,” tegas Slamet.

Dia mengimbau seluruh anggota maupun simpatisan FPI untuk tidak mudah terprovokasi dan terhasut berita bohong atau hoax usai penetapan Rizieq Shihab sebagai tersangka.

“Kita mengimbau umat tetap tenang menjaga situasi agar tetap kondusif,” Slamet menandaskan.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, ‎setelah gelar perkara ketiga selama tujuh jam dengan meminta keterangan para saksi dan saksi ahli, penyidik menetapkan Rizieq Shihab sebagai tersangka.

“‎Sesuai hasil keputusan gelar perkara semua terpenuhi juga unsur yang kita ramu di pasal 154 A di KUH Pidana dan 320 tentang penistaan lambang negara dan nama baik. Hasil gelar perkara semuanya sudah masuk unsur terpenuhi, alat bukti juga, maka Rizieq Shihab dinaikkan jadi tersangka,” kata Yusri di Markas Polda Jawa Barat, pada Senin, 30 Januari 2017.

Yusri menyampaikan bahwa keterangan para saksi telah menyatakan bahwa Rizieq Shihab telah menistakan lambang negara Republik Indonesia.

‎”Dari keterangan saksi yang ada, sudah termasuk penistaan lambang negara. Harus ada saksi ahli bahasa sejarah filsafat dan pidana yang untuk menguatkan unsur yang masuk penistaan lambang negara. Kita harus cari lambang negara ini apa, yang dinistakan Pancasila,” tutur Yusri.

Pantau terus kelanjutannya dalam Colok Silang, khusus dalam Info Berita Pilkada.

Surat Terbuka Untuk Ahok Dari Meilanie Buitenzorgy !

Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok

*Sumber: http://www(Dot)vivanusa(Dot)com / 2016 / 11 / luar – biasa – surat – terbuka – muslimah – ini(Dot)html ? m = 1.

Info Berita Pilkada, berawal dari viralnya video tentang Ahok, mungkin kamu pun telah mengetahuinya. Mabes Polri pun telah mengumumkan kepada masyarakat bahwa Ahok telah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus penistaan agama.

Artikel selengkapnya mengenai pengumuman tersebut dapat kamu baca kembali dalam: Informasi Terbaru. Akan tetapi, baru saja pada tanggal 11 November 2016 yang lalu, dilansir dalam VivaNusaDotCom, terdapat Surat Terbuka Untuk Ahok Dari Meilanie Buitenzorgy.

Kami tuliskan kembali disini untuk kamu bisa baca sedikit surat dari seorang Kandidat PhD USyd Australia yang bernama Meilanie Buitenzorgy.

Tulisan Surat Terbuka Dari Meilanie Buitenzorgy ini pun lumayan panjang tapi cukup jelas, terdapat pula dalam laman Kompasiana (http : / / www(Dot)kompasiana(Dot)com / meilaniebuitenzorgy / bukti – nyata – ahok – tak – salah – surat – ungu – untuk – ahok _ 58235219519373ed0c8b4567) dan terdapat pula berbagai sumber data yang diambilnya dalam laman tersebut.

Langsung saja kamu baca mengenai surat terbukanya Meilanie Buitenzorgy kepada Ahok dibawah ini:

Dear Ahok,

Apakabar lo hari ini?

Langsung saja Hok. Sebetulnya, tidaklah sulit membuktikan bahwa elo gak salah dalam kasus dugaan penistaan agama di Pulau Seribu. Ada banyak bukti bahwa elo gak bisa disalahkan secara hukum. Bukti-bukti ini bahkan akan menampar pihak-pihak yang sekarang sedang mendiskreditkan elo.

Pihak-pihak tersebut mem-framing seolah-olah dalam pidato itu, elo sedang menafsirkan Al Maidah 51.

Padahal, ketika elo mengatakan “…. Bapak-Ibu dibohongi pakai Al Maidah 51…..”, sesungguhnya elo hanya sekedar menyampaikan FAKTA, bukan menafsirkan ayat. Fakta bahwa Al Maidah 51 memang hanya digunakan sebagai alat kepentingan politik oleh Parpol-parpol Islam. Fakta bahwa di berbagai daerah di pelosok Indonesia, bahkan di daerah mayoritas muslim, parpol-parpol Islam malah mengusung, bahkan memenangkan calon-calon kepala daerah non-Muslim melawan kandidat-kandidat Muslim. Ini bukti-buktinya:

1) Tahun 2012, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tega-teganya mengusung dan sukses memenangkan pasangan cagub-cawagub Cornelis (petahana) dan Christiandy Sandjaya, keduanya Nasrani, di Pilgub Kalimantan Barat yang mayoritas penduduknya (59%) beragama Islam. Sumber

2) Tahun 2015, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nekad mengusung dan memenangkan seorang PENDETA Nasrani-Tionghoa, Thes Hendrata, di pilbup Kabupaten Kepulauan Sula yang mayoritas penduduknya (96.94%) beragama Islam. Dua pasang kandidat lawannya seluruhnya beragama Islam. Sumber 1 dan 2

3) Tahun 2015, PKB mengusung dan memenangkan Danny Missy (Nasrani) di pilbup Halmahera Barat (Nasrani 59.15%, Islam 40.73%). Sumber

4) Tahun ini, PKS, PAN dan PBB mengusung Paulus Kastanya (Nasrani) di pemilihan walikota Ambon (Nasrani 48%, Islam 34%). Sumber

Keempat kasus ini hanyalah contoh yang bisa gw bantu telusuri di internet, faktanya mungkin lebih banyak lagi kasus parpol Islam mengusung calon non-Muslim di Pilkada.

Kenapa Al Maidah ayat 51 tidak disebut di panggung saat para ustadz dari parpol-parpol Islam mengkampanyekan calon-calon non-Muslim tersebut? Kenapa FPI tidak mengerahkan demonstrasi untuk menentang naiknya Nasrani yang akhirnya menang menjadi Gubernur Kalbar, Bupati Sula dan Bupati Halmahera Barat? Tanya kenapa?

Karena, Al Maidah 51 hanya berlaku buat elo, Hok. Spesial pake telor buat ELO. Lo harus terima kenyataan pahit ini.

Tentu saja, inkonsistensi parpol-parpol dan ormas-ormas Islam ini telah mempermalukan kami, umat Islam Indonesia secara keseluruhan di mata pemeluk agama lainnya, termasuk elo.

Bahkan, kalau mau jujur, inilah contoh penistaan Al Maidah 51 yang sesungguhnya. Ayat Al-Quran digunakan semata-mata untuk kepentingan politik dan menjatuhkan lawan politik. Sungguh mengherankan, MUI sama sekali tidak ambil pusing dengan penistaan kelas wahid ini. Yang mereka permasalahkan cuma sebaris kalimat kesrimpet elo, Hok. MUI tutup mata dengan penistaan Islam dan Quran yang dilakukan oleh kalangan internal Islam sendiri.

Fakta inkonsistensi penerapan Al Maidah ayat 51 inilah yang terekam dalam alam bawah sadar lo, hingga memicu keluarnya kalimat kontroversial dari mulut ember lo, yang memicu Aksi 4 November itu. Betul tidak?

Nah, sebagai anak bangsa, elo kan punya HAK untuk menyampaikan FAKTA. Betul tidak?

Dan tidak ada satu pun pasal UU yang bisa menghukum seseorang yang menyampaikan FAKTA.

Anyway, kesalahan elo adalah, elo menyatakan fakta itu dalam kapasitas elo sebagai pejabat publik, bukan sebagai anak bangsa biasa.

Dalam hal ini, sebenarnya kesalahan elo hanya sebatas pelanggaran etika pejabat publik. Saat elo minta maaf secara tulus kepada umat Islam, berkali-kali dalam berbagai kesempatan baik melalui media cetak dan elektronik, maka seharusnya masalah sudah selesai. Setidaknya buat gw dan banyak saudara-saudara gw sesama Muslim.

Masalahnya, saudara-saudara Muslim gw yang lain punya sifat lebay tingkat dewa. Dan sekali lagi, kelebayan sodara-sodara gw ini hanya berlaku wa bil khusus buat elo seorang. Ya, ELO. Sewaktu SBY menyebut Lebaran Kuda, mereka santai saja tuh. Padahal SBY melekatkan hari suci umat Islam dengan binatang. Coba kalau yang ngomong Lebaran Kuda tuh elo?

Bahkan, sodara-sodara gw yang lebay ini pun hanya sekedar protes, bukannya demo besar-besaran, waktu Ahmad Dhani menginjak-nginjak lafazh Allah pada siaran live konser Dewa 19 di Trans TV, tahun 2005 lalu. Aksi menginjak-injak lafazh Allah itu cuma satu dari serangkaian aksi penistaan agama Islam ala Ahmad Dhani. Dia juga pakai lafazh Allah di sampul album Dewa, dan memakai semacam tattoo dengan background lafazh Allah di dada telanjang para personel Dewa untuk keperluan promo album mereka.

Padahal, aksi semacam inilah –menginjak, merobek, membakar simbol-simbol agama—yang justru nyata-nyata penistaan agama, kata Kapolri Tito. Gak perlu di-review pakai ahli ini itu, bisa langsung ditangkap.

Coba kalo elo yang beraksi injak lafazh Allah, gw gak berani bayangin apa yang terjadi.

Dan yang lebih aneh bin ajaib, di kasus tersebut, MUI bukannya menjatuhkan fatwa penistaan agama kepada Ahmad Dhani, tapi malah meng-islahkan Dhani dan FPI yang sempat memperkarakan Dhani ke polisi. Bayangkan!
Begitulah standar ganda tingkat dewa ala MUI. Dhani menginjak-injak lafazh Allah dihadiahi islah, elo kesrimpet satu kalimat diganjar fatwa penistaan agama. Untuk penistaan senyata itu, Dhani cukup meminta maaf, sementara sebaris kalimat lo, diganjar demo ratusan ribu ummat di seluruh pelosok Indonesia.

Dhani di-islahkan, sementara elo di-tabayyun-kan pun tidak. Ada apa dengan MUI? Sumber 1 dan 2.

Dan sebagai “mantan” penista Islam, Ahmad Dhani malah diberi panggung istimewa untuk menistakan Presiden RI di aksi 4 November 2016. Video

Fyi Hok, in case lo belum tau, sehari setelah Buni Yani mem-viral-kan video editan pidato lo, ketua MUI Ma’ruf Amin dalam kapasitas sebagai Rais Aam NU menyatakan dukungan NU pada pasangan Agus-Silvi. Apa hubungannya sama ember? Ya meneketehe? Namanya juga fyi. For your information. Sumber 1 dan 2.

Doakan saja Hok, ulama-ulama sepuh NU bersedia turun gunung men-challenge fatwa MUI. Fatwa yang gegabah dan belum tentu benar, tegas Buya Syafi’I Maarif di ILC semalam. Ini bukan lagi sekedar soal Ahok. Ini soal menegakkan kebenaran dan keadilan.

Hok,
Ini gw kasih tau lo bukti lain, yang bisa lo gunakan buat argumen bela diri. Saat ini sedang beredar viral di dunia maya video dakwah Habib Rizieq yang mengatakan “Dia (ulama bejat) nipu umat pakai Ayat Quran. Dia nipu umat pakai Hadis Nabi” (Sumber). Jelas dong Hok, ini sudah menunjukkan bahwa kalimat “…. bohong/nipu pakai ayat/Quran/Hadits…” adalah kalimat yang sangat biasa dan bisa diucapkan oleh siapa saja. Termasuk elo dan Habib Rizieq. Kalimat elo maupun Habib Rizieq secara substantif tidak ada bedanya dengan kalimat yang sering diucapkan oleh masyarakat luas: “oleh Dimas Kanjeng, jamaah padepokan dibohongi pakai Ayat-ayat Quran”.

Itu sudah. Lo tinggal suruh team pengacara lo cari bukti di KPUD, dokumen dukungan parpol-parpol Islam terhadap kandidat-kandidat non muslim di berbagai pilkada. Inilah bukti nyata bahwa omongan lo “…. Bapak Ibu dibohongi pakai Al Maidah 51” adalah FAKTA. Tidak ada satu pasal hukum pun yang melarang anak bangsa ini bicara FAKTA. Video “pakai ayat Quran” ala Habib Rizieq bisa jadi bukti pelengkap. Kasus pengislahan Ahmad Dhani oleh MUI bisa jadi semacam “bukti yurisprudensi”.

Dan poin fatwa MUI bahwa elo telah menistakan ulama, adalah another bukti nyata kegegabahan MUI. Dalam pidato lo sama sekali tidak ada kata ulama. Bagaimana bisa MUI menafsirkan “orang” dalam pidato lo sebagai “ulama” tanpa meminta klarifikasi elo sama sekali?

Hok,
Kasus elo adalah ujian terbesar yang dihadapi oleh bangsa ini sejak reformasi 1998. Inilah ujian kenaikan kelas kita dalam berdemokrasi. Bahwa elo menjadi tokoh sentral dalam ujian ini, adalah takdir Allah SWT. Apa pun hasilnya, bangsa kita naik kelas atau gagal, nama lo akan tercatat dengan tinta tebal dalam sejarah bangsa ini.

Hok,
Lo jangan ge-er. Gw tidak sedang membela elo. Sesungguhnya gw sedang membela kebenaran, keadilan dan memperjuangkan kembalinya akal sehat ke republik ini. Dan kita sama-sama berjuang, agar NKRI tak dicaplok oleh sekelompok kecil umat yang bercita-cita mengganti dasar negara Pancasila. Gw punya kepentingan, elo punya kepentingan, mari kita saling memanfaatkan.

Hok,
Jika nanti elo berhasil lolos dari perkara pelik ini, bahkan jika elo berhasil memenangkan Pilkada DKI Jakarta, hanya satu pesan gw: JAGA MULUT LO. Ini gw ngomong pake toa, Hok. Please. Kalo perlu, lo gak usah ngomong. Soal ngomong, lo serahin aja sama Aa Djarot. Urusan lo kerja-kerja-kerja, beresin Jakarta. Buatlah ibukota menjadi sekeren Tokyo. Walaupun untuk itu, gw harus korbankan kepentingan gw sendiri: kebutuhan rutin gw menyaksikan segala celoteh gokil lo yang lebih parah dari Cak Lontong. It was so entertaining liat lo petantang-petenteng ngomong semacam “emangnya ini duit nenek lo”. Gw rela kehilangan itu semua Hok, rela……

Namun, jika elo harus jadi tumbal dari ujian ini, gw sudah menyiapkan stelan hitam-hitam terbaik gw. Untuk gw kenakan saat gw memberi penghormatan terakhir buat lo, seraya memandang sendu langit kelabu.

Karena saat itu, gw harus menerima kenyataan, bahwa bangsa ini tidak lolos ujian kenaikan kelas berdemokrasi.

Dengan senyum getir, gw dan ratusan juta anak bangsa ini, akan selalu mengenang, bahwa Bangsa besar ini pernah punya seorang martir bernama AHOK.

Memang seharusnya seperti inilah masyarakat Indonesia yang ingin menyampaikan unek – unek, terbuka. Daripada sekedar mengikuti arus dari lingkungan sekitar.

Demikianlah Info Berita Pilkada untuk surat terbuka yang ditujukan kepada Ahok dari Meilanie Buitenzorgy.

Bila kamu ingin baca – baca artikel lainnya, silahkan kamu dapat membacanya dalam: Informasi Terbaru.

 

Tanggapan Jokowi Tentang Ahok Jadi Tersangka !

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

Info Berita Pilkada, sejak kemarin Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah ditetapkan sebagai tersangka perihal kasus penodaan agama oleh penyidik yaitu Bareskrim Polri, Jokowi pun berikan komentar.

Jokowi menyampaikan bahwa seluruh pihak dimohon untuk menghormati proses hukum yang sedang dijalankan oleh Polisi. “Jangan ada yang menekan-nekan. Jangan ada yang coba mengintervensi,” ujar Jokowi dalam acara pameran buah nusantara bertajuk Fruit Indonesia 2016 di Lapangan Parkir Timur Senayan, Jakarta, Kamis (17/11/2016) pagi.

“Biarkan Polri bekerja sesuai aturan hukum yang ada,” kata Pak Jokowi. Bareskrim Polri menetapkan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama.

 

Sejak Selasa kemarin (15/11/2016), Bareskrim Polri telah lakukan Gelar Perkara terbuka terbatas di Mabes Polri, Ahok di tetapkan menjadi tersangka.

“Diraih kesepakatan meskipun tidak bulat didominasi oleh pendapat yang menyatakan bahwa perkara ini harus diselesaikan di pengadilan terbuka,” kata Kabareskrim Komjen Ari Dono di Mabes Polri, Rabu (16/11/2016).

“Dengan demikian, (perkara ini) akan ditingkatkan dengan tahap penyidikan dengan menetapkan Saudara Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka,” ujarnya.

Berlandaskan Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Ahok ditetapkan sebagai tersangka diakhir Gelar Perkara.

Sekian dulu yak untuk Info Berita Pilkada, selanjutnya pantau saja. Langsungin saja kunjungi berikut ini kalau mau baca yang seru juga: Informasi Terbaru.

KPU DKI Menyampaikan Status Tersangka Tidak Gugurkan Ahok Sebagai Cagub !

Status Tersangka Tak Gugurkan Ahok Sebagai Cagub Disampaikan Oleh KPU DKI

Info Berita Pilkada, KPU (Ketua Komisi Pemilihan Umum) DKI Jakarta Sumarno menyampaikan bahwa dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kini memegang status tersangka tak ada pengaruhi pencalonan sebagai calon gubernur DKI Jakarta.

Walaupun diakhir Gelar Perkara, Ahok telah ditetapkan menjadi tersangka, tetap saja tidak dibatalkan untuk pencalonan Ahok menjadi calon gubernur DKI Jakarta.

 

“Beliau tidak gugur sebagai calon gubernur, tetap bisa melanjutkan seluruh proses tahapan Pilkada,” ujar Sumarno di Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Rabu (16/11/2016).

Sesuai aturan yang terdapat dalam Pasal 88 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, KPU DKI Jakarta baru akan membatalkan pencalonan Ahok jikalau telah menjadi seorang terpidana dengan ancaman hukuman minimal lima tahun penjara. Tutur Sumarno.

“Ada beberapa hal yang menyebabkan calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah diberikan sanksi berupa pembatalan, antara lain kalau yang bersangkutan dinyatakan bersalah dan diputus pengadilan dengan ancaman hukuman penjara lima tahun atau lebih,” kata Sumarno.

Penetapan tersangka telah dilakukan dan diumumkan oleh Bareskrim Polri setelah melakukan Gelar Perkara terbuka terbatas di Mabes Polri sejak kemarin, Selasa (15/11/2016).

Kalau dirasa kamu ingin membaca Informasi Terbaru, silahkan kunjungi: Colok Silang. Khusus untuk kamu yang ingin mengikuti lanjutannya, maka pantau terus tentang Info Berita Pilkada.

Ahok Telah Ditetapkan Tersangka Oleh Mabes Polri !

Pengumuman Hasil Gelar Perkara Kasus Penistaan Agama

Info Berita Pilkada, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang diduga telah lakukan penistaan agama, Mabes Polri telah memiliki keputusan dan akan mengumumkannya ke masyarakat Indonesia.

Ahok telah ditetapkan menjadi tersangka, keputusan resmi tersebut oleh Mabes Polri yang naikkan menjadi tahap penyelidikan di akhir Gelar Perkara.

“Kesimpulan hasil gelar perkara. Mengingat terjadinya perbedaan pendapat yang sangat tajam di kalangan ahli, antara lain ada tidaknya unsur niat menista atau tidak agama hal ini juga menjadi perbedaan pendapat tim penyelidik yang berjumlah 27 orang di bawah Brigjen Pol Agus Adrianto sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Mabes Polri,” kata Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto dalam konferensi pers di Gedung Rupatama Mabes Polri, Rabu (16/11/2016).

Kesimpulan untuk melanjutkan ke tahap penyelidikan walau sesungguhnya tidak bulat dari Bareskrim Polri. “Setelah dilakukan diskusi tim penyelidik dicapai kesepakatan meskipun tidak bulat didominasi pendapat disimpulkan perkara ini harus diselesaikan di peradilan yang terbuka.

Konsekuensi proses penyelidikan ini dilanjutkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan saudar Basuki Thahaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka,” kata Komjen Ari Dono.

Kemudian, Ahok dicegah untuk tidak keluar negeri setelah keputusan diakhir Gelar Perkara. Pencegahan Ahok keluar negeri sesungguhnya sebagai bagian dari langkah penyidikan selanjutnya.

“Melakukan tindak pencegaan agar yang bersangkutan tidak keluar wilayah Republik Indonesia,” kata Kabareskrim.

Dengan menjadi tersangka dan telah ada keputusan untuk dilakukannya penyelidikan lebih lanjut lagi, maka masyarakat Indonesia dapat merasa terpuaskan.

Akan tetap adakah demo lanjutan ? Nantikan Informasi Terbaru selanjutnya. Sedangkan khusus untuk lanjutannya, kamu bisa cek langsung dalam Info Berita Pilkada.

MUI: Kami Harap Putusannya Dapat Diterima, Tentang Hasil Gelar Perkara Kasus Ahok !

Suasana Gelar Perkara Di Rupatama Mabes Polri Photo Oleh Rini Friastuti

Info Berita Pilkada, Bareskrim Polri pada pagi ini akan menyampaikan hasil Gelar Perkara kasus dugaan penistaan agama yang telah dilakukan saat pidato Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dipulau seribu beberapa waktu lalu.

“Tentunya penegak hukum bisa melihat dengan nyata mana kebenaran yang sebenarnya. Di saat yang sama kita juga mengontrol penegakkan keadilan dan objektifitas dari penegak hukum,” ujar Cholil.

MUI (Majelis Ulama Indonesia) memohon kepada semua pihak dapat menerima apapun keputusannya. Menurut Cholil, fakta yang sesungguh – sungguhnya dapat dilihat dengan jelas oleh para penegak hukum. Bagaimanapun proses hukum harus dihormati.

“Semua pendapat kan sudah didengar kemarin, kami harap putusan ini bisa kita terima,” kata Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis saat dihubungi detikcom, Rabu (16/11/2016).

Jikalau ada pihak yang tidak puas, maka sebaiknya dapat disampaikan melalui koridor hukum juga. Jangan sampai ada upaya penegakan hukum dengan melanggar hukum. Tutur Cholil.

“Jangan sampai keluar dari koridor hukum. Apabila ada yang tidak puas, jangan sampai menegakkan hukum dengan melanggar hukum. Masing-masing kalau kita percaya hukum, maka akan menempuhnya dengan jalur hukum,” tutur Cholil.

“Saya melihat Gelar Perkara kemarin bagus karena masing-masing telah menyampaikan. Saya melihat prosesnya sudah benar, mudah-mudahan hasilnya bisa sesuai,” jelasnya.

Baca artikel lainnya yang juga menarik: Colok Silang. Sedangkan khusus untuk kamu yang masih penasaran dengan kelanjutan dari kisah seru antara tiga peserta calon pemangku jabatan nomor satu di DKI Jakarta, silahkan kamu cek dalam Info Berita Pilkada.

Pagi Ini Akan Diumumkan Hasil Gelar Perkara Kasus Ahok !

Suasana Gelar Perkara Di Rupatama Mabes Polri Photo Oleh Rengga Sancaya

Pada Selasa (15/11) kemarin telah usai Gelar Perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan saat pidato oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Bareskrim Polri telah menjadwalkan pada pagi hari akan menyampaikan hasil Gelar Perkara.

“Ini sudah dilakukan dengan cara cukup terbuka, kemudian besok jam 10 akan disampaikan. Kita tunggu saja besok, besok mereka press release,” kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian setelah menghadiri acara ‘An Evening with Kapolri’ di Gedung Bhayangkari, Jl Sanjaya, Jakarta Selatan, Selasa (15/11).

Berlangsung lebih dari 10 jam, Gelar Perkara berlokasi di Rupatama Mabes Polri. Gelar Perkara kemarin dimulai sekitar pukul 09.30 WIB dan berakhir pukul 20.00 WIB.

Tim Bareskrim akan langsung melanjutkan setelah Gelar Perkara yaitu perumusan yang disampaikan Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto.

“Tim sedang merumuskan kesimpulan sementara,” kata Komjen Ari, Selasa (15/11) malam.

Dalam Gelar Perkara kemarin yang telah selesai diselenggarakan, telah meyampaikan pernyataan dan keterangannya sebanyak total saksi ahli yang berjumlah 18 orang.

Secara rincinya terdapat enam saksi ahli dari pelapor, lima ahli dari pihak terlapor, dan tujuh saksi ahli dihadirkan oleh pihak kepolisian. Ahok sebagai terlapor tak hadir saat diadakannya Gelar Perkara tersebut. Basuki Tjahaja Purnama lebih memilih mendengarkan dan melayani keluhan warga di posko pemenangannya.

Simak Informasi Terbaru lebih lengkap dan menarik: Colok Silang.

Menko Polhukam Harap Masyarakat Harap Sabar Tunggu Keputusan Gelar Perkara Kasus Ahok !

Menko Polhukam Wiranto

Mengingat telah beredar mengenai Informasi Terbaru bahwa sebentar lagi akan ada demo susulan 25 November 2016, Menko Polhukam Wiranto menyarankan harap masyarakat tetap sabar tunggu saja dulu hasil dari Gelar Perkara perihal Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dirinya juga menyampaikan sebaiknya kepada masyarakat tidak jadi gelar demo susulan pada tanggal yang telah direncanakan.

“Jangan bicara demo, keputusan dulu bagaimana besok Gelar Perkara. Tinggal kita melihat keputusannya, 25 November 2016 kita harapkan tidak usah terjadi. Kenapa, karena proses sudah dikuti,” kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (15/11/2016).

Wiranto menyampaikan bahwa pemerintah sudah mengakomodir apa yang diinginkan oleh masyarakat untuk Gelar Perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Tuntutan tersebut telah terjawab pemerintah dengan dilaksanakannya Gelar Perkara secara terbuka terbatas.

“Tuntutan 4 November 2016 kemarin sudah diikuti pemerintah bahwa kita akan melaksanakan suatu proses hukum yang transparan, tegas, dan cepat,” imbuhnya.

Wiranto sangat mengharapkan masyarakat tetap sabar menanti hasil dari Gelar Perkara tersebut. Dirinya menginginkan supaya tiada yang merusak suasana damai dan sejuk yang ada selama ini.

“Kita sabar tunggu-lah. Jangan kemudian merusak sesuatu yang sudah baik. Akhirnya dengan keputusan gelar perkara akan gamblang, terang benderang. Salahnya bagaimana, keputusannya bagaimana,” jelasnya.

Gelar Perkara yang telah digelar di Mabes Polri pada hari ini mengenai dugaan penistaan agama oleh Ahok. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar menyatakan bahwa akan menyampaikan hasil Gelar Perkara pada esok hari.

“Jadi silakan masyarakat luas tunggu dengan baik hasil ini, kita hormati proses hukum yang sedang berjalan ini dan tentu untuk mendapatkan keputusan terbaik,” ucap Boy di ruang Rupatama Mabes Polri, Selasa (15/11).

Lanjutkan baca Informasi Terbaru yang juga seru: Colok Silang.

Gelar Perkara Kasus Ahok Selesai Setelah Berlangsung Lebih dari 10 Jam !

Suasana Usai Gelar Perkara Di Mabes Polri

Akhirnya telah selesai dilaksanakan Gelar Perkara atas laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Untuk menyelesaikan Gelar Perkara ini, butuh waktu cukup panjang yaitu 10 jam lebih yang dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Berawal sejak pukul 09.29 WIB pagi tadi, Gelar Perkara yang diselenggarakan di Rupatama, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Jl. Trunojoyo, Jakarta Selatan, Selasa (15/11/2016), berlangsung hingga pukul 20.00 WIB tadi malam.

Para saksi ahli terpantau sudah meninggalkan lokasi Gelar Perkara, baik ahli dari pihak terlapor, pelapor, ataupun dari pihak polisi. Pasca Gelar Perkara, Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto menjelaskan bahwa tim Bareskrim akan melanjutkan dengan perumusan masalah.

“Saat ini tim sedang merumuskan kesimpulan sementara,” kata Komjen Ari. Dalam Gelar Perkara tersebut, setidaknya telah bersaksi dan sampaikan keterangannya yang menjadi saksi ahli total berjumlah 18 orang.

Perinciannya yaitu terdapat enam saksi ahli dari pelapor, tujuh saksi ahli yang dihadirkan oleh pihak kepolisisan, dan lima ahli dari pihak terlapor. Tinggal dinantikan saja Informasi Terbaru mengenai hasil dari Gelar Perkara tentang penistaan agama.

Silahkan baca – baca Informasi Terbaru yang tak kalah menariknya: Colok Silang.

Mengharapkan Tidak Banyak Demo, Pengusaha: Ekonomi Bisa Hancur Berantakan !

Gelar Perkara Penistaan Agama

Besok, tepatnya pada tanggal 15 November 2015 akan diselenggarakannya Gelar Perkara dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok oleh Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Para pengusaha menyikapi Gelar Perkara dimohon supaya tiada demo lagi seperti beberapa waktu lalu di Jakarta.

Hal ini dirisaukan dan sangat dipikirkan oleh para pengusaha, khawatirnya dapat berakhir rusuh lagi, maka selain mengganggu juga dapat merusak kegiatan perekonomian di seluruh DKI Jakarta.

“Kita mau ekonomi bagus atau jelek? Demo-demo, ekonomi hancur berantakan. Nggak usah demo,” ujar Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Stefanus Ridwan, kepada detikFinance, Senin (14/11/2016).

Stefanus lanjut menyampaikan, para pengusaha harus mengeluarkan biaya ekstra untuk tingkatkan pengamanan bila terjadi demo. Maka dari itu, dapat masuk menjadi beban perusahaan sehingga harga jual pasti mau tidak mau ya berujung beratkan konsumen karena harga dinaikkan.

Stefanus sangat berharap masyarakat di Jakarta dapat menahan diri dan mengharapkan tiada yang lakukan aksi demo, sehingga dapat menyerahkan secara penuh Gelar Perkara kasus dugaan penistaan agama tersebut kepada Mabes Polri.

“Kami siaga terus, pengamanan kami double. Akan tetapi, ini kan menambah biaya dan bisa menjadi beban ke harga jual. Sebaiknya yang demo berhenti,” tutur Stefanus.

Baca Informasi Terbaru lainnya yang tak kalah seru: Colok Silang.