Sandiaga Uno Usulkan Pulau Reklamasi Jadi Pusat Tempat Hiburan

Sandiaga Uno Usulkan Pulau Reklamasi Jadi Pusat Tempat Hiburan

Sandiaga Uno Usulkan Pulau Reklamasi Jadi Pusat Tempat Hiburan di Jakarta, sehingga semua aktivitas dan rutinitas terpusat disatu tempat saja.

Sandiaga Uno, Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Pilkada DKI 2017 baru saja mendapat usulan pulau reklamasi menjadi pusat tempat hiburan di Jakarta, Sandiaga mengakui belum ada rencana merealisasi usulan tersebut.

“Belum ada rencana akan hal itu. Jadi kemarin baru dapat usulan saja,” ujar Sandiaga di Universitas Mercu Buana, Jalan Meruya Selatan, Jakarta Barat, Senin (3/7/2017).

Sandiaga Uno mengatakan akan menyerahkan sepenuhnya pembahasan mengenai reklamasi kepada tim sinkronisasi, dia masih terus berkomunikasi secara intensif dengan ketua tim sinkronisasi, Sudirman Said.

Sementara itu, dalam keterangan tertulis, Sudirman Said mengatakan pihaknya tidak pernah merencanakan pulau reklamasi menjadi tempat hiburan malam. Sudirman menegaskan tim sinkronisasi konsisten menolak reklamasi.

“Saya baru bicara tadi pagi sama Pak Dirman. Saya sampaikan usulan-usulan tersebut, Silakan dirundingkan,”Jawabnya.

Usulan soal pulau reklamasi menjadi tempat hiburan malam itu muncul saat pemaparan tim pengarah mengenai wisata dan budaya pada Minggu (2/7). Sandiaga saat itu mengaku akan membahas hal tersebut dengan tim sinkronisasi.

“Nanti kita tampung dulu, prioritas kita untuk itu adalah melakukan kajian lingkungan hidup. Baru, setelah itu sesuai dengan koordinasi pemangku, kepentingan lain kita fokuskan bagai mana pemanfaatan dari pulau tersebut. Tentunya untuk kepentingan masyarakat,”Ucapnya.

Menurut kami sangat menakjubkan jika hal ini di realisasikan oleh pemimpin DKI Jakarta yang baru, karena dengan begitu akan lebih terkoordinir serta kenyamanan juga akan terjamin.

Sebagai penikmat hiburan malam sebagai sarana penghilang penat atau kejenuhan sehari – hari setelah dalam satu minggu bekerja dan berfikir, tentunya akan menyukai usulan ini.

Rasanya usulan yang di ajukan kepada wakil gubernur DKI Jakarta ini sangat masuk akal serta banyak di dukung oleh masyarakat jakarta sebagai ibukota.

Walau demikian, lebih baik diselesaikan persoalan tentang kesejahteraan masyarakat dulu, baru setelah itu bisa memprogramkan mengenai lokasi hiburan dan lain – lain.

Akankah terealisasi pulau reklamasi dijadikan sebagai pusat hiburan di DKI Jakarta ? Apa pun keputusan dan pelaksanaannya, semoga saja terbaik untuk warga DKI Jakarta.

Menurut Pemprov DKI Ada Wacana Pengurangan Pasukan Oranye

Pasukan Orange Akan Dikurangi Oleh Pemprov DKI Jakarta

Menurut Pemprov DKI Ada Wacana Pengurangan Pasukan Oranye, apakah benar akan terjadi seperti itu ? Kalau menurut Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI Jakarta, menyatakan bahwa memang ada wacana mengurangi jumlah personel petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) atau dikenal sebagai pasukan oranye.

Pertimbangan itu diambil karena pasangan Gubernur – Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno sangat inginkan masyarakat mengelola sampah secara mandiri.

Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda DKI Jakarta Gamal Sinurat. Gamal mengatakan pengelolaan sampah lingkungan akan dilakukan masyarakat sendiri.

“Dinas Lingkungan Hidup memberikan penguatan terhadap regulasi yang ada, regulasi untuk pengelolaan sampah lingkungan. Kalau itu sudah berjalan dengan baik, kan nggak perlu banyak PPSU,” kata Gamal di sela rapat dengan tim sinkronisasi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2017).

“Jadi PPSU itu ke depannya nggak perlu sebanyak ini karena masyarakat mengelola sendiri (sampah mereka),” lanjutnya.

Gamal belum bisa memastikan berapa jumlah PPSU yang akan dikurangi. Lantaran saat ini pihaknya masih harus menguatkan regulasi program pengelolaan sampah.

“Belum ada angka, belum sampai ke situ. Makanya ini penguatan regulasinya dulu. Pastikan bahwa regulasi itu dilaksanakan dengan benar, pengelolaan sampah lingkungan oleh mandiri, oleh warga,” tuturnya.

Sementara itu, hal sebaliknya disampaikan oleh anggota tim sinkronisasi Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Marco Kusumawijaya, benar – benar menampik akan ada pengurangan petugas PPSU. Marco memastikan program pengelolaan sampah lingkungan akan dijalankan.

“Kami menekankan pengurangan sampah pada tingkat rumah tangga. PPSU kan tidak mengurus rumah tangga, PPSU mengurus sampah ruang publik. Jadi, kalau kita bilang mengurangi sampah, apakah akan mengurangi PPSU, ya belum tentu. Kami belum tahu sampai sejauh apa,” ujar Marco saat dikonfirmasi di Balai Kota.

Apabila benar akan dibubarkan, apakah Jakarta bisa terulang lagi dengan terjadinya banjir dimana – mana ? Apa pun keputusan dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta 2017, semoga saja terbaik untuk masyarakat.

 

Pemerintah Ada Bukti Kuat Untuk Bubarkan HTI

Ormas Hizbut Tahrir Indonesia

Pemerintah Indonesia Ada Bukti Kuat Untuk Bubarkan HTI, merupakan Ormas Politik yang telah ada di Indonesia lebih dari 10 tahun.

Ormas Hizbut Tahrir Indonesia

Walau sebenarnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly tiada keinginan membeberkan bukti – buktinya secara rinci.

Yasonna H. Laoly justru berikan contoh, yaitu adanya pembubaran kegiatan HTI di sejumlah daerah, salah satunya di Sentul, Jawa Barat, pada akhir April lalu.

“Langkah hukum harus disesuaikan, alasannya kami punya bukti kuat. Pokoknya nanti pasti ada,” ujar Yassona saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Senin (8/5).

Yasonna H. Laoly enggan berkomentar banyak mengenai sikap pemerintah untuk membubarkan HTI. Dia hanya mengatakan, pembubaran HTI harus dilakukan lantaran di negara-negara lain, Hizbut Tahrir menjadi perhatian serius pemerintah.

“Kita harus satu suara, soal masalah ini,” kata Yasonna.

Menurut Yasonna, sikap tegas terhadap HTI yang menganut paham Anti Pancasila harus dilakukan sekarang, karena bila tidak, ada momentum yang mengarah HTI akan berkembang.

Disisi lainnya, juru bicara HTI Ismail Yusanto sebelumnya meminta pihak yang menyebutkan HTI Anti Pancasila agar membuktikan pernyataannya.

Tiada salahnya sesungguhnya untuk berikan bukti apakah benar – benar atau tidaknya bahwa HTI merupakan Ormas yang Anti Pancasila.

“Sekarang kalau kami dibilang anti-Pancasila, coba bisa tunjukkan enggak di mana kami menyebut anti-Pancasila?” ujar Ismail.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyampaikan bahwa keputusan tersebut telah melalui satu proses pengkajian.

“Setelah melakukan pengkajian yang seksama, dan pertimbangan mendalam, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di seluruh Indonesia,” kata Wiranto dalam jumpa pers di kantor Kementrian koordinator politik hukum dan keamanan, Senin (08/05) siang.

Dalam keputusan tersebut ada tiga alasan pemerintah membubarkan HTI.

1. Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

2. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

3. Lanjut Wiranto, aktivitas yang dilakukan HTI nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang pada gilirannya dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan Indonesia.

“Kita membubarkan tentu dengan langkah-langkah hukum dan berdasarkan hukum. Karena itu nanti akan ada proses pengajuan kepada satu lembaga peradilan,” jelasnya lebih lanjut.

“Jadi, fair. Pemerintah tidak sewenang-wenang, tetapi tetap bertumpuh pada hukum yang berlaku. Pasti langkah (hukum) itu akan dilakukan, “ tambahnya menjawab pertanyaan wartawan.

Wacana pembubaran HTI sesungguhnya telah berkembang beberapa waktu terakhir, karena HTI dianggap tidak mengakui Pancasila dan UUD 1945, serta menginginkan berdirinya kekhilafahan di Indonesia.

Melalui situs resminya, Hizbut Tahrir . or . id, tertulis bahwa Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds (Baitul Maqdis), Palestina. Gerakan ini menitikberatkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah.

Gerakan ini dipelopori oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir, dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina.

Di Indonesia, Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus – kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an ide – ide dakwah Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan.

Jumlah anggota HTI saat ini belum bisa diketahui secara pasti. Walau demikian, melalui Fanpage Facebook (FB): Hizbut Tahrir Indonesia, telah disukai oleh 55.845 pengguna Facebook.

Dalam Fanpage FB tersebut, HTI menamakan diri sebagai “Organisasi Politik di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dan bermarkas di Crown Palace A25, Jalan Prof. Soepomo nomor 231.

Menurut pakar hukum Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pembubaran ormas berbadan hukum harus didahului tiga kali penerbitan surat peringatan.

Jika langkah persuasif itu tak ditanggapi ormas yang bermasalah, kata Yusril, pemerintah dapat memohon badan peradilan membubarkan ormas tersebut.

“Dalam sidang, ormas yang ingin dibubarkan pemerintah diberikan kesempatan membela diri dengan cara mengajukan alat bukti, saksi dan ahli,” tutur Yusril melalui keterangan tertulis, Senin kemarin.

Yusril berkata, keputusan sidang di tingkat pengadilan negeri itu dapat digugat ke tingkat kasasi ke Mahkamah Agung.