Pemerintah Ada Bukti Kuat Untuk Bubarkan HTI

Ormas Hizbut Tahrir Indonesia

Pemerintah Indonesia Ada Bukti Kuat Untuk Bubarkan HTI, merupakan Ormas Politik yang telah ada di Indonesia lebih dari 10 tahun.

Ormas Hizbut Tahrir Indonesia

Walau sebenarnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly tiada keinginan membeberkan bukti – buktinya secara rinci.

Yasonna H. Laoly justru berikan contoh, yaitu adanya pembubaran kegiatan HTI di sejumlah daerah, salah satunya di Sentul, Jawa Barat, pada akhir April lalu.

“Langkah hukum harus disesuaikan, alasannya kami punya bukti kuat. Pokoknya nanti pasti ada,” ujar Yassona saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, Senin (8/5).

Yasonna H. Laoly enggan berkomentar banyak mengenai sikap pemerintah untuk membubarkan HTI. Dia hanya mengatakan, pembubaran HTI harus dilakukan lantaran di negara-negara lain, Hizbut Tahrir menjadi perhatian serius pemerintah.

“Kita harus satu suara, soal masalah ini,” kata Yasonna.

Menurut Yasonna, sikap tegas terhadap HTI yang menganut paham Anti Pancasila harus dilakukan sekarang, karena bila tidak, ada momentum yang mengarah HTI akan berkembang.

Disisi lainnya, juru bicara HTI Ismail Yusanto sebelumnya meminta pihak yang menyebutkan HTI Anti Pancasila agar membuktikan pernyataannya.

Tiada salahnya sesungguhnya untuk berikan bukti apakah benar – benar atau tidaknya bahwa HTI merupakan Ormas yang Anti Pancasila.

“Sekarang kalau kami dibilang anti-Pancasila, coba bisa tunjukkan enggak di mana kami menyebut anti-Pancasila?” ujar Ismail.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto menyampaikan bahwa keputusan tersebut telah melalui satu proses pengkajian.

“Setelah melakukan pengkajian yang seksama, dan pertimbangan mendalam, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah hukum untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di seluruh Indonesia,” kata Wiranto dalam jumpa pers di kantor Kementrian koordinator politik hukum dan keamanan, Senin (08/05) siang.

Dalam keputusan tersebut ada tiga alasan pemerintah membubarkan HTI.

1. Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

2. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

3. Lanjut Wiranto, aktivitas yang dilakukan HTI nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang pada gilirannya dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan Indonesia.

“Kita membubarkan tentu dengan langkah-langkah hukum dan berdasarkan hukum. Karena itu nanti akan ada proses pengajuan kepada satu lembaga peradilan,” jelasnya lebih lanjut.

“Jadi, fair. Pemerintah tidak sewenang-wenang, tetapi tetap bertumpuh pada hukum yang berlaku. Pasti langkah (hukum) itu akan dilakukan, “ tambahnya menjawab pertanyaan wartawan.

Wacana pembubaran HTI sesungguhnya telah berkembang beberapa waktu terakhir, karena HTI dianggap tidak mengakui Pancasila dan UUD 1945, serta menginginkan berdirinya kekhilafahan di Indonesia.

Melalui situs resminya, Hizbut Tahrir . or . id, tertulis bahwa Hizbut Tahrir berdiri pada tahun 1953 di Al-Quds (Baitul Maqdis), Palestina. Gerakan ini menitikberatkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah.

Gerakan ini dipelopori oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir, dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina.

Di Indonesia, Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an dengan merintis dakwah di kampus – kampus besar di seluruh Indonesia. Pada era 1990-an ide – ide dakwah Hizbut Tahrir merambah ke masyarakat, melalui berbagai aktivitas dakwah di masjid, perkantoran, perusahaan, dan perumahan.

Jumlah anggota HTI saat ini belum bisa diketahui secara pasti. Walau demikian, melalui Fanpage Facebook (FB): Hizbut Tahrir Indonesia, telah disukai oleh 55.845 pengguna Facebook.

Dalam Fanpage FB tersebut, HTI menamakan diri sebagai “Organisasi Politik di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dan bermarkas di Crown Palace A25, Jalan Prof. Soepomo nomor 231.

Menurut pakar hukum Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pembubaran ormas berbadan hukum harus didahului tiga kali penerbitan surat peringatan.

Jika langkah persuasif itu tak ditanggapi ormas yang bermasalah, kata Yusril, pemerintah dapat memohon badan peradilan membubarkan ormas tersebut.

“Dalam sidang, ormas yang ingin dibubarkan pemerintah diberikan kesempatan membela diri dengan cara mengajukan alat bukti, saksi dan ahli,” tutur Yusril melalui keterangan tertulis, Senin kemarin.

Yusril berkata, keputusan sidang di tingkat pengadilan negeri itu dapat digugat ke tingkat kasasi ke Mahkamah Agung.